ID, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut tercermin dari sikap terbuka kementerian dalam merespons kritik dan masukan publik terkait penataan organisasi dan kinerja internal lembaga.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat yang dinilainya sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kritik dan saran yang disampaikan publik menjadi instrumen korektif untuk memperkuat reformasi birokrasi, khususnya di tengah tantangan transformasi digital yang kian kompleks.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 20 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa keterlibatan publik merupakan elemen strategis dalam mendorong kinerja kementerian yang lebih profesional dan bertanggung jawab.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kritik dan saran yang diberikan masyarakat. Masukan tersebut menjadi energi positif bagi Kemkomdigi untuk menjalankan tugas secara lebih optimal, khususnya dalam menghadapi dinamika era digital yang terus berkembang,” ujar Fifi.
Fifi juga menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik di lingkungan Kemkomdigi akan menjalani evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan langsung oleh Menkomdigi sebagai bentuk pengawasan internal untuk memastikan setiap pejabat bekerja sesuai target, fungsi, dan prinsip akuntabilitas publik.
Sementara itu, Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa seluruh pejabat di lingkungan kementeriannya telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen moral dan administratif dalam menjalankan tugas. Pakta tersebut menjadi landasan penting untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan setiap kebijakan dan program dijalankan secara profesional.
“Presiden Prabowo telah mengamanatkan agar seluruh kementerian mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Melalui evaluasi berkelanjutan dan pakta integritas ini, kami berharap Kemkomdigi dapat terus melakukan pembenahan demi kepentingan masyarakat,” kata Meutya.
Sebagai institusi yang menjadi motor penggerak transformasi digital nasional, Kemkomdigi juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan program digitalisasi berjalan inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Fifi Aleyda Yahya menambahkan, penguatan pengawasan dan transparansi juga dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Salah satu instrumen yang didorong adalah penggunaan aplikasi Bhumi ATR/BPN, yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memantau informasi pertanahan serta tata ruang secara lebih terbuka dan akuntabel.
Dengan pendekatan yang mengedepankan keterbukaan, pengawasan, dan partisipasi publik, Kemkomdigi berharap kritik dan masukan masyarakat dapat terus menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang semakin maju.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
