Selain itu, pembangunan kawasan perumahan di IKN juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menegaskan bahwa akses terhadap hunian layak dan terjangkau tetap menjadi salah satu orientasi utama dalam pengembangan kawasan tersebut.
Dari sisi tata kelola, pemerintah turut melakukan reformasi administratif guna mempercepat realisasi pembangunan. Langkah tersebut mencakup penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pemangkasan waktu perizinan, sehingga proses pembangunan hunian di IKN dapat berlangsung lebih efisien dan transparan.
Dengan selesainya pembangunan 27 tower ini, pemerintah berharap IKN segera memiliki ekosistem permukiman yang memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Ke depan, IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol pemindahan ibu kota, tetapi juga representasi kota modern yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.
Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan pembangunan masih cukup besar. Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan memenuhi ekspektasi publik.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
