Kritik publik pun tak terhindarkan. Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak secara terbuka menyentil Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, menilai pemerintah lebih sibuk mengurusi agenda politik ketimbang menangani persoalan perjudian online yang kian sistemik. Kritik ini, terlepas dari nuansa politisnya, merepresentasikan kekecewaan publik terhadap absennya langkah terobosan yang signifikan.
Secara normatif, Kominfo memegang mandat strategis dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas digital nasional, termasuk menekan praktik perjudian online yang jelas melanggar hukum. Namun, ketika nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah, publik wajar mempertanyakan apakah kebijakan yang ada masih relevan dan cukup kuat untuk menjawab tantangan zaman.
Masalah ini tidak dapat disederhanakan sebagai sekadar urusan pemblokiran situs. Ia menuntut pendekatan multidimensi: penguatan regulasi, kerja sama intensif dengan penyedia layanan internet dan platform digital global, integrasi data lintas lembaga, serta edukasi publik yang sistematis tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari judi online. Tanpa itu, negara akan terus tertinggal dalam perlombaan melawan algoritma dan jaringan ilegal lintas batas.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
