ID, KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Paripurna pada Selasa malam, 8 September 2026, sebagai rangkaian agenda pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyampaikan pandangan umum yang memuat 13 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi NTT sebagai bentuk evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah.
Pandangan umum yang disampaikan secara tertulis tersebut menyoroti sejumlah indikator fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat antara lain realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), struktur belanja daerah, alokasi belanja modal, serta komitmen penanganan bencana dan penguatan sektor pertanian.
Rekomendasi Strategis untuk Optimalisasi APBD
Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Provinsi NTT memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai capaian PAD sebesar Rp633,06 miliar. Hal ini mencakup identifikasi faktor-faktor penyebab penurunan pendapatan serta formulasi strategi baru untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.
Terkait pengelolaan SiLPA yang mencapai sekitar Rp362 miliar, Fraksi mendorokan adanya transparansi yang lebih terbuka terkait komposisi, sumber, dan pemanfaatan dana tersebut. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap program-program yang tidak terealisasi sehingga berdampak pada akumulasi SiLPA.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
