Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa fenomena pekerja anak tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemiskinan, keterbatasan akses layanan sosial, serta kerentanan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Wali Kota Kupang menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin sekadar menghilangkan keberadaan anak-anak dari ruang publik tanpa memberikan jalan keluar yang nyata bagi keluarga mereka.
Menurutnya, penyelesaian persoalan sosial harus dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada akar masalah sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak jangka panjang.
“Yang ingin kita selesaikan bukan hanya keberadaan anak di jalan, tetapi alasan mengapa mereka berada di sana. Kalau akar persoalannya tidak disentuh, maka kondisi yang sama akan terus berulang,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan asesmen terhadap kebutuhan setiap keluarga untuk menentukan bentuk pendampingan yang paling tepat. Berbagai instrumen bantuan kemudian disiapkan, mulai dari fasilitasi dokumen kependudukan, akses layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang membutuhkan.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan sosial yang saat ini sedang diperkuat Pemerintah Kota Kupang. Fokusnya bukan hanya pada penanganan kasus yang muncul di permukaan, tetapi juga pada upaya memperkuat ketahanan keluarga sebagai lingkungan utama tumbuh kembang anak.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
