Dengan proses OTT KPK yang masih berjalan, kementerian memilih tidak memberikan penilaian terhadap substansi maupun kronologi perkara sebelum ada penjelasan resmi dari lembaga penegak hukum.
Sementara itu, proses hukum KPK terhadap pihak-pihak yang terkait dengan operasi tangkap tangan di BPN Kabupaten Bogor masih menjadi perhatian.
Kementerian ATR/BPN menyatakan akan tetap kooperatif dan mendukung proses hukum, sembari memastikan tugas pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat tetap berlangsung. RED
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
