ID, Jakarta – Rantai pasok energi nasional menjadi salah satu area yang mendapat perhatian serius Pertamina Patra Niaga. Perusahaan memperkuat tata kelola pada proses pengadaan minyak mentah, BBM, LPG hingga distribusi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan intervensi pihak tertentu.
Sebagai Subholding Downstream PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga berada di garis depan dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tersedia dan terdistribusi ke berbagai wilayah Indonesia.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penguatan pengawasan dilakukan untuk menutup celah terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu proses bisnis perusahaan.
Pertamina Patra Niaga, lanjut Roberth, terus membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan dan distribusi energi berjalan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, berintegritas serta sesuai dengan ketentuan hukum.
“Dalam melaksanakan proses bisnisnya, baik secara operasional maupun dalam proses pengadaan, Pertamina Patra Niaga menjunjung tinggi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (TARIF) untuk memastikan tidak adanya pelanggaran code of conduct ataupun adanya conflict of interest,” tutur Roberth, Rabu (23/9/2026).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
