ID, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan peringatan tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memastikan akurasi dan sinkronisasi data dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Ia menegaskan, data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan kebijakan pemerintah meleset dari sasaran dan merugikan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Matamira Bangngu Kale, di ruang kerja Gubernur NTT, Rabu (12/3/2025).
“Data itu sangat penting. Jika tidak akurat, kebijakan yang kita ambil bisa salah arah dan berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu, data yang bersifat dinamis seperti stunting, pendidikan, pertanian, hingga potensi desa harus terus diperbarui secara berkala, bahkan jika perlu setiap minggu atau harian,” tegas Melki.
Gubernur menekankan bahwa perbedaan data antarinstansi dapat menghambat koordinasi dengan pemerintah pusat. Ketidaksinkronan antara data yang disampaikan pemerintah daerah dan kondisi riil di lapangan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah.
“Jangan sampai kita menyampaikan data yang berbeda dengan kenyataan di lapangan. Ini bisa menjadi persoalan serius ketika kita berhadapan langsung dengan kementerian,” ujarnya.
Melki menginstruksikan seluruh OPD untuk segera melakukan pembenahan dan sinkronisasi data lintas sektor. Ia secara khusus meminta Kepala Bapperida, BPS, serta dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian untuk memperkuat koordinasi dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala Bapperida NTT Alfonsus Theodorus, Kepala Dinas Sosial Kanisius Mau, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ambrosius Kodo, Inspektur Daerah Stefanus Halla, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan Daerah Benhard Menoh.
Gubernur juga menegaskan bahwa akurasi data menjadi prasyarat utama agar program strategis pemerintah pusat dapat berjalan optimal di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan ritme kerja dengan percepatan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau kita tidak siap dengan data yang cepat dan akurat, kita sendiri yang akan dirugikan. Program strategis dari pusat bisa sulit direalisasikan di daerah,” kata Melki.
Ia optimistis, dengan basis data yang valid, terintegrasi, dan mutakhir, pelaksanaan pembangunan di NTT dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
