ID, Oelamasi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang mengawali Sidang I Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD, Oelamasi. Fokus utama sidang ini adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kupang Tahun Anggaran 2025, yang difungsikan sebagai instrumen evaluatif bagi DPRD dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, menegaskan bahwa LKPJ memiliki nilai lebih dari sekadar dokumen administratif formal. Menurutnya, LKPJ menyediakan dasar empiris untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjawab aspirasi publik dan kebutuhan masyarakat. Dokumen ini memungkinkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara komprehensif, memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan membawa dampak nyata, bukan sekadar tertulis di atas kertas.
“Dokumen ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memaksimalkan pengawasan. Kami ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif,” ujar Taimenas. Pernyataan tersebut menekankan prinsip good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi fondasi pengelolaan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.
Untuk memperkuat evaluasi, DPRD Kabupaten Kupang membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pansus bertugas melakukan analisis mendalam terhadap LKPJ, menyelaraskan data yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk temuan dari reses anggota DPRD dan kunjungan kerja di setiap daerah pemilihan (dapil). Pendekatan ini mencerminkan praktik evidence-based policy, di mana rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan data empiris yang valid dan akurat.
Sidang LKPJ ini juga berperan sebagai sarana reflektif untuk menilai pencapaian visi pembangunan “Delapan Asa Kupang Emas”, yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Melalui mekanisme ini, DPRD dapat mengidentifikasi hambatan struktural, mengevaluasi efektivitas program, serta memberikan masukan strategis untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. LKPJ tidak hanya menjadi dokumen akuntabilitas, tetapi juga kompas evaluatif yang memungkinkan DPRD memberikan rekomendasi berbasis analisis komprehensif, termasuk langkah korektif apabila terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan prinsip checks and balances, di mana legislatif memastikan eksekutif bertanggung jawab terhadap publik.
Dalam perspektif jangka panjang, mekanisme evaluasi LKPJ diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, penyampaian dan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi strategis menuju Kupang Emas, sebuah visi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti empiris.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
