ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi NTT. Penyerahan LHP berlangsung di Aula Kantor BPK Provinsi NTT, Senin (12/1/2026).
LHP tersebut diterima oleh Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma mewakili Pemerintah Provinsi NTT. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTT atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel.
Menurut Johanis Asadoma, pemeriksaan kepatuhan tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, beserta peraturan pelaksanaannya.
“LHP ini menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan PDRD agar lebih tertib, taat regulasi, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Johanis.
Ia menegaskan bahwa LHP BPK harus dijadikan rujukan utama dalam peningkatan kualitas tata kelola pajak dan retribusi daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Rekomendasi yang diberikan BPK, lanjutnya, perlu ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut perbaikan sistem dan penguatan akuntabilitas keuangan daerah.
“Seluruh rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” tegasnya.
Wagub juga menekankan bahwa pengelolaan PDRD yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembiayaan program pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan pembinaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Triyantoro, Wakil Ketua I DPRD Provinsi NTT Fernando Soares, Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyati Pati, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota di NTT, antara lain Wali Kota Kupang Christian Widodo, Bupati Sumba Tengah Paulus Limu, Bupati Kupang Yosef Lede, Bupati Manggarai Herybertus Nabit, Wakil Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, dan Wakil Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
