Wali Kota Kupang Apresiasi Dukungan BPTD NTT, Dorong Percepatan Transformasi Transportasi Publik yang Modern dan Berkelanjutan

transportasi
dok : pkp

ID, Kota Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Timur atas komitmen dan dukungan nyata dalam upaya penguatan sistem transportasi publik di Kota Kupang. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi layanan transportasi yang lebih aman, nyaman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi Kepala BPTD Kelas II NTT, Robert N. I. Tail, S.SiT., M.M., bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Kamis (4/6/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, S.H., Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Bernadinus Mere, AP., M.Si., serta sejumlah pejabat teknis terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan sektor transportasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kota Kupang memberikan apresiasi kepada BPTD Kelas II NTT yang selama ini terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pembenahan transportasi publik. Pengembangan sistem transportasi modern tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan sinergi kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta kesamaan visi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan BPTD merupakan modal penting dalam membangun ekosistem transportasi publik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam audiensi tersebut, Kepala BPTD Kelas II NTT memaparkan sejumlah agenda strategis yang tengah disiapkan, termasuk optimalisasi fungsi Terminal Bimoku sebagai simpul transportasi yang representatif dan terintegrasi. Penguatan fungsi terminal dinilai penting dalam mendukung tata kelola transportasi perkotaan yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, BPTD mendorong percepatan pengoperasian lima unit bus bantuan dari Kementerian Perhubungan yang telah disiapkan untuk mendukung pelayanan transportasi dalam kota. Menurut Robert, operasionalisasi armada tersebut akan menjadi indikator penting dalam membuka peluang tambahan dukungan transportasi melalui program Buy The Service (BTS) dari pemerintah pusat.

“Apabila lima unit bus ini telah beroperasi secara optimal dan memiliki progres pelaporan yang baik, maka peluang Kota Kupang untuk memperoleh tambahan armada melalui skema BTS akan semakin besar. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat layanan transportasi publik yang terjangkau dan berkualitas,” jelas Robert.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang menjelaskan bahwa pemanfaatan armada tersebut masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan regulatif, khususnya terkait status kendaraan yang masih menggunakan pelat merah dan belum dialihkan menjadi pelat kuning sesuai ketentuan operasional angkutan umum.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa berbagai kendala administratif harus dipandang sebagai tantangan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi dan inovasi kebijakan, bukan sebagai hambatan yang menghambat pelayanan publik.

“Kita harus mengedepankan pendekatan solutif. Identifikasi setiap persoalan secara komprehensif, kemudian cari alternatif penyelesaiannya. Jangan berhenti pada persoalan kewenangan atau regulasi. Fokus utama kita adalah memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan transportasi yang layak dan berkualitas,” tegasnya.

Sebagai langkah percepatan, Pemerintah Kota Kupang akan menjajaki skema Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga guna memenuhi berbagai persyaratan administratif yang diperlukan, termasuk proses alih status kendaraan agar armada dapat beroperasi secara legal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain membahas pengoperasian armada bus, audiensi tersebut juga mengulas berbagai program peningkatan infrastruktur pendukung transportasi di kawasan Terminal Bimoku. BPTD Kelas II NTT saat ini tengah melakukan pembangunan drainase untuk mengatasi genangan air serta penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) guna meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna transportasi.

Menurut Robert, hingga saat ini telah terpasang 12 titik LPJU di kawasan terminal dan akan dilakukan penambahan hingga ke kawasan Patung Burung yang selama ini masih memiliki keterbatasan pencahayaan pada malam hari.

Dalam kesempatan yang sama, BPTD juga menyampaikan rencana peresmian tiga infrastruktur transportasi strategis di Nusa Tenggara Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026, yakni Terminal Barang Internasional Motaain di Kabupaten Belu, Terminal Bimoku di Kota Kupang, serta Kantor Operasional BPTD Kelas II NTT.

Peresmian tersebut direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan menjadi momentum penting dalam penguatan konektivitas transportasi regional serta peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi darat.

Wali Kota Kupang menyatakan dukungan penuh terhadap agenda tersebut dan menilai pembangunan infrastruktur transportasi merupakan bagian dari investasi jangka panjang yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah.

Menutup pertemuan, dr. Christian Widodo kembali menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

“Pembangunan transportasi bukan hanya tentang infrastruktur dan kendaraan, tetapi tentang bagaimana menghadirkan layanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Ketika pemerintah pusat dan daerah mampu membangun sinergi yang kuat, maka transformasi transportasi publik akan berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

red

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID

+ Gabung

  • Bagikan
Exit mobile version