ID, Kota Kupang – Kekhawatiran ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur terkait isu kemungkinan dirumahkannya sekitar 9.000 tenaga PPPK menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTT. Untuk merespons berbagai keresahan tersebut, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menggelar dialog terbuka bersama PPPK dari 22 kabupaten/kota di wilayah provinsi itu.
Dialog yang berlangsung secara virtual pada Kamis (5/3/2026) tersebut menjadi ruang bagi para PPPK untuk menyampaikan langsung aspirasi, keluhan, serta pandangan mereka mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan dampaknya terhadap keberlanjutan status PPPK.
Dalam forum tersebut, Gubernur Melki didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, di antaranya Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Joaz Billy Oemboe Wanda, Kepala Dinas Kesehatan drg. Lien Adriany, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulastri H.I. Rasyid, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Prisila Q. Parera.
Melki menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sengaja dibuat terbuka agar semua pihak dapat memahami persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dan para PPPK.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
