ID, Kota Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Selasa (3/3/2026). Pertemuan ini menegaskan penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di Kota Kupang.
Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan stabilitas ekonomi daerah merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurutnya, pengendalian inflasi dan digitalisasi layanan publik bukan hanya agenda teknis, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan.
“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan biaya hidup masyarakat. Sementara digitalisasi adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mari kita perkuat stabilitas dan digitalisasi transaksi agar ekonomi Kota Kupang terus bergerak produktif,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Dari sisi perkembangan harga, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, memaparkan bahwa inflasi Kota Kupang sepanjang 2025 tercatat sebesar 2,93 persen (year on year), masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Memasuki Februari 2026, terjadi peningkatan inflasi yang dipicu normalisasi tarif listrik dan kenaikan harga emas. Namun tekanan tersebut dinilai bersifat sementara, karena dipengaruhi efek perbandingan basis akibat diskon tarif listrik pada Januari–Februari 2025.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Penguatan koordinasi TPID akan difokuskan pada pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), inspeksi pasar, imbauan belanja bijak, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan.
Dalam agenda TP2DD, perhatian diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui elektronifikasi transaksi pemerintah. Pemkot Kupang bersama Bank Indonesia meresmikan digitalisasi pembayaran pajak daerah melalui layanan mobile banking bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kualitas layanan publik.
HLM tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah, Perum BULOG Divre NTT, Pelindo Cabang Tenau, Angkasa Pura I Bandara El Tari, pimpinan perbankan, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana.
Melalui penguatan sinergi TPID dan TP2DD, Pemerintah Kota Kupang dan Bank Indonesia menargetkan stabilitas inflasi tetap terjaga sekaligus mempercepat transformasi digital, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Jika Anda ingin, saya bisa buatkan versi yang lebih analitis dengan fokus pada dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat Kupang, atau versi yang lebih tajam untuk media ekonomi dan kebijakan publik.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
