Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah indikator yang menunjukkan kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi APBD. Koreksi PAD sekitar Rp633 miliar, peningkatan SiLPA menjadi sekitar Rp362 miliar, serta realisasi belanja modal yang baru mencapai sekitar 8,48 persen menjadi bukti bahwa diperlukan perbaikan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Yang sedang diuji bukan hanya kemampuan Pemerintah menyusun APBD agar kembali berimbang. Yang sedang diuji adalah kredibilitas perencanaan, kemampuan eksekusi, dan kualitas belanja daerah,” tegas Fraksi Demokrat dalam dokumen pandangan umumnya.
Fraksi menegaskan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah harus memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Anggaran harus mampu menjaga sektor pendidikan dan kesehatan, melindungi kelompok rentan, memperkuat petani dan nelayan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memulihkan Flores secara berkelanjutan.
APBD sebagai Amanah dan Instrumen Perbaikan
Fraksi Demokrat berpandangan bahwa keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari kecepatan penyerapan anggaran, melainkan dari sejauh mana persoalan rakyat dapat diselesaikan. Keberhasilan bukan sekadar jumlah program yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
