Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Kupang masih berada di angka 20,32 persen, yang dinilai lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun nasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara bersama dan terintegrasi.
Bimtek *ground check* ini, lanjut Yosef, memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 berdasarkan data kesejahteraan.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga para pendamping PKH, agar bekerja secara profesional, jujur, dan transparan dalam menjalankan tugas di lapangan.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan juga sangat penting agar seluruh proses *ground check* dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
“Yang harus menjadi prioritas adalah memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Dengan data yang akurat, setiap kebijakan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Yosef Lede menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Ia mengakui bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak, terutama para pendamping PKH yang memiliki peran langsung di masyarakat.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
