Moral Politik di Tengah Krisis Fiskal: Fraksi Gerindra Dorong DPRD NTT Berani Berhemat dan Evaluasi Total Belanja Dewan

Lima Poin Usulan Reformasi Anggaran DPRD

Fraksi Gerindra mengajukan lima poin perubahan strategis dalam pengelolaan anggaran DPRD Provinsi NTT sebagai berikut:

Advertisement

Scroll kebawah untuk lihat konten

Pertama, pembatasan perjalanan dinas luar NTT maksimal tiga kali dalam satu tahun anggaran. Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar strategis, memiliki tujuan dan hasil yang terukur secara jelas, serta tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi daring. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap perjalanan dinas memiliki nilai tambah yang signifikan bagi kepentingan daerah.

Kedua, penghentian budaya studi banding, konsultasi, dan kunjungan kerja yang tidak menghasilkan manfaat konkret bagi rakyat. Supriyadin menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini memungkinkan banyak koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan melalui zoom meeting atau video conference. “Jangan membeli tiket pesawat untuk sesuatu yang sebenarnya dapat diselesaikan dari Kupang,” ujarnya.

Ketiga, penghematan tidak boleh berhenti pada perjalanan dinas semata. Kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, seminar, percetakan, konsumsi, dan berbagai belanja pendukung DPRD yang tidak mendesak juga harus dievaluasi secara komprehensif. Efisiensi anggaran harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu pos belanja tertentu.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.