Moral Politik di Tengah Krisis Fiskal: Fraksi Gerindra Dorong DPRD NTT Berani Berhemat dan Evaluasi Total Belanja Dewan

ID, KUPANG — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan pembatasan signifikan terhadap perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota dewan, dengan batas maksimal tiga kali dalam satu tahun anggaran. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal yang tengah melanda Provinsi NTT.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT, Muhammad Supriyadin Pua Rake, menegaskan bahwa persoalan yang diangkat bukan sekadar persoalan teknis pembatasan frekuensi perjalanan dinas, melainkan persoalan moral dan keberanian lembaga legislatif untuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, DPRD tidak memiliki legitimasi moral untuk meminta pemerintah melakukan efisiensi sementara lembaga dewan sendiri enggan berhemat.

“NTT sedang menghadapi tekanan fiskal yang berat. Pada saat yang sama, rakyat membutuhkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Dalam situasi seperti ini, DPRD tidak boleh hanya meminta pemerintah melakukan efisiensi sementara lembaga DPRD sendiri tidak mau berhemat,” tegas Supriyadin.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.