Keempat, setiap rupiah yang berhasil dihemat harus dapat ditelusuri dan diarahkan kembali kepada kebutuhan rakyat. Fraksi Gerindra mengingatkan agar pengurangan perjalanan dinas tidak hanya berpindah ke pos belanja birokrasi lainnya tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Penghematan harus terlihat hasilnya: membantu sekolah yang kekurangan fasilitas, memperkuat pelayanan kesehatan, membantu masyarakat terdampak bencana, melindungi kelompok rentan, dan membiayai pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kelima, fungsi DPRD harus dikembalikan ke substansinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fraksi Gerindra menekankan bahwa ukuran produktivitas anggota DPRD bukanlah seberapa banyak melakukan perjalanan dinas, melainkan seberapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diperjuangkan dan diselesaikan.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prasyarat
Selain kelima poin tersebut, Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Supriyadin, keterbukaan informasi anggaran merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
