ID, KUPANG — Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan pembatasan signifikan terhadap perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota dewan, dengan batas maksimal tiga kali dalam satu tahun anggaran. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal yang tengah melanda Provinsi NTT.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT, Muhammad Supriyadin Pua Rake, menegaskan bahwa persoalan yang diangkat bukan sekadar persoalan teknis pembatasan frekuensi perjalanan dinas, melainkan persoalan moral dan keberanian lembaga legislatif untuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, DPRD tidak memiliki legitimasi moral untuk meminta pemerintah melakukan efisiensi sementara lembaga dewan sendiri enggan berhemat.
“NTT sedang menghadapi tekanan fiskal yang berat. Pada saat yang sama, rakyat membutuhkan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan berbagai pelayanan publik lainnya. Dalam situasi seperti ini, DPRD tidak boleh hanya meminta pemerintah melakukan efisiensi sementara lembaga DPRD sendiri tidak mau berhemat,” tegas Supriyadin.
Lima Poin Usulan Reformasi Anggaran DPRD
Fraksi Gerindra mengajukan lima poin perubahan strategis dalam pengelolaan anggaran DPRD Provinsi NTT sebagai berikut:
Pertama, pembatasan perjalanan dinas luar NTT maksimal tiga kali dalam satu tahun anggaran. Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang benar-benar strategis, memiliki tujuan dan hasil yang terukur secara jelas, serta tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi daring. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap perjalanan dinas memiliki nilai tambah yang signifikan bagi kepentingan daerah.
Kedua, penghentian budaya studi banding, konsultasi, dan kunjungan kerja yang tidak menghasilkan manfaat konkret bagi rakyat. Supriyadin menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini memungkinkan banyak koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan melalui zoom meeting atau video conference. “Jangan membeli tiket pesawat untuk sesuatu yang sebenarnya dapat diselesaikan dari Kupang,” ujarnya.
Ketiga, penghematan tidak boleh berhenti pada perjalanan dinas semata. Kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, seminar, percetakan, konsumsi, dan berbagai belanja pendukung DPRD yang tidak mendesak juga harus dievaluasi secara komprehensif. Efisiensi anggaran harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada satu pos belanja tertentu.
Keempat, setiap rupiah yang berhasil dihemat harus dapat ditelusuri dan diarahkan kembali kepada kebutuhan rakyat. Fraksi Gerindra mengingatkan agar pengurangan perjalanan dinas tidak hanya berpindah ke pos belanja birokrasi lainnya tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Penghematan harus terlihat hasilnya: membantu sekolah yang kekurangan fasilitas, memperkuat pelayanan kesehatan, membantu masyarakat terdampak bencana, melindungi kelompok rentan, dan membiayai pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kelima, fungsi DPRD harus dikembalikan ke substansinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fraksi Gerindra menekankan bahwa ukuran produktivitas anggota DPRD bukanlah seberapa banyak melakukan perjalanan dinas, melainkan seberapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diperjuangkan dan diselesaikan.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prasyarat
Selain kelima poin tersebut, Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut Supriyadin, keterbukaan informasi anggaran merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Ia menegaskan bahwa usulan ini bukan berarti seluruh perjalanan dinas dianggap buruk. Ada perjalanan yang memang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan NTT kepada pemerintah pusat. Namun, yang harus dihentikan adalah perjalanan tanpa urgensi, tanpa hasil yang terukur, dan sekadar menghabiskan anggaran.
“Yang bisa dihemat, kita hemat; yang tidak mendesak, kita tunda; dan uang rakyat harus sebesar-besarnya kembali untuk kepentingan rakyat,” tegas Supriyadin mengakhiri pernyataannya.
Ajakan Kolaborasi Lintas Fraksi
Usulan ini sekaligus merupakan ajakan kepada seluruh fraksi dan pimpinan DPRD Provinsi NTT untuk melakukan pembenahan bersama. Fraksi Gerindra berharap langkah efisiensi ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan diimplementasikan secara kolektif sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga legislatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kita tidak punya legitimasi moral meminta rakyat hidup hemat apabila lembaga politiknya sendiri tidak berani berhemat. Dalam situasi fiskal yang sulit, politik anggaran harus kembali kepada prinsip paling sederhana: uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” pungkas Supriyadin. Red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
