ID, Kupang – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kabupaten Kupang menjadi salah satu aktor kunci dalam diskusi kajian penyediaan pelayanan dasar air minum yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Aston Hotel Kupang, Senin (26/1/2026). Forum ini menjadi ruang strategis bagi Perumda AM Kabupaten Kupang untuk menyampaikan kondisi riil tata kelola, kualitas layanan, serta tantangan penyediaan air bersih di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kajian tersebut dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat akses air minum layak di NTT yang hingga kini baru mencapai 88,5 persen, masih berada di bawah rata-rata nasional. Selain itu, ketimpangan antar wilayah dinilai cukup tajam, terutama antara kabupaten di Pulau Flores dan Pulau Sumba.
Direktur Koperasi dan UMKM Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi Parwitasari Saronto, dalam paparannya menyebutkan bahwa sejumlah daerah di Flores seperti Flores Timur dan Ende telah mencapai tingkat keterlayanan yang sangat tinggi, bahkan Flores Timur telah menyentuh angka 100 persen. Sebaliknya, beberapa wilayah di Sumba, seperti Sumba Tengah, masih berada di kisaran 60 persen.
Namun demikian, Perumda AM Kabupaten Kupang menilai bahwa persoalan layanan air tidak semata-mata dapat dibaca dari angka keterlayanan. Di banyak wilayah, termasuk di NTT, masyarakat yang secara administratif tercatat terlayani masih menghadapi persoalan pasokan air yang tidak berkelanjutan, kualitas air yang belum sepenuhnya aman, serta beban biaya tinggi akibat ketergantungan pada air tangki.
Kondisi inilah yang menjadi salah satu fokus pembahasan dalam diskusi kajian tersebut. Bappenas menegaskan bahwa pemenuhan layanan air minum harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari aspek infrastruktur fisik, tetapi juga dari sisi tata kelola, keberlanjutan layanan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
Menurut Mahatmi, kajian ini juga menyoroti faktor non-infrastruktur yang selama ini kerap luput dari perhatian, seperti lemahnya tata kelola air dan belum optimalnya peran masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumber air. “Ada kemungkinan persoalannya bukan sekadar ketersediaan jaringan, tetapi bagaimana air itu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Perumda AM Kabupaten Kupang menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Perumda diminta memberikan gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan air, mekanisme akuntabilitas, serta skema pembiayaan yang selama ini diterapkan, baik dalam pengembangan jaringan maupun perluasan akses pelayanan kepada masyarakat.
Dirut Peruda AM Kabupaten Kupang beserta staff saat mengikuti diskusi bersama Bapenas di Aston Hotel Kupang Senin (26/01/2026)
Direktur Utama Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Jony B. Sulaiman, di sela-sela kegiatan diskusi menegaskan bahwa kajian ini memberikan nilai strategis bagi Perumda, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Dari aspek tata kelola, Perumda memperoleh ruang evaluasi untuk melihat sejauh mana sistem pelayanan yang berjalan saat ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara dari sisi teknis, kajian ini mendorong penguatan kompetensi sumber daya manusia, baik di bidang operasional maupun manajerial.
Isu kualitas air juga menjadi perhatian serius. Perumda AM Kabupaten Kupang memaparkan data kualitas sumber air dan hasil pengujian laboratorium yang secara rutin dilakukan. Pada tahun 2025, pengujian kualitas air dilakukan setiap tiga bulan, sementara pada 2026 ditingkatkan menjadi pemeriksaan bulanan. Langkah ini selaras dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pencegahan stunting, sebagaimana diarahkan oleh Bappeda dan Litbang.
Meski keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan layanan air bersih, Perumda AM Kabupaten Kupang menegaskan komitmennya untuk tetap bergerak dengan sumber daya yang tersedia. Strategi yang ditempuh adalah menunjukkan kinerja dan capaian secara bertahap sebagai dasar untuk membangun kemitraan serta membuka peluang dukungan anggaran dari berbagai pihak.
“Prinsip kami sederhana, mulai dari apa yang ada. Ketika kinerja dan progres dapat dibuktikan, maka kepercayaan dan peluang kolaborasi akan mengikuti,” ujar Jony.
Secara lebih luas, diskusi kajian ini menegaskan bahwa peningkatan pelayanan air minum di NTT tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perumda, serta masyarakat agar layanan air yang layak, aman, dan berkelanjutan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Perumda AM Kabupaten Kupang pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap, dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima dan keberlanjutan demi menjawab kebutuhan dasar masyarakat di daerah. red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
