Wali Kota juga menyampaikan sejumlah capaian Pemerintah Kota Kupang sepanjang tahun 2025, khususnya dalam delapan bulan pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota. Capaian tersebut antara lain masuk 10 besar Indeks Kota Toleran Indonesia, perolehan penghargaan Cita Kota Damai dan Inklusif, serta predikat Kota Terbaik Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dari Bank Indonesia yang diserahkan oleh Presiden RI.
Selain itu, Kota Kupang menerima penghargaan dari Bappenas atas progres perencanaan pembangunan tertinggi, mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target lebih dari 100 persen, serta meraih peringkat terbaik pengelolaan transfer daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Prestasi ini harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kinerja, bukan alasan untuk berpuas diri,” ujar Wali Kota.
Ia juga menyampaikan hasil survei kepuasan publik yang dilakukan oleh Visipol Universitas Nusa Cendana (Undana), yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Kupang mencapai 80,1 persen. Menurutnya, capaian tersebut harus dijawab dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Memasuki tahun 2026, Wali Kota menetapkan tiga fokus kerja utama. Pertama, pelaksanaan program sesuai perencanaan dengan penguatan evaluasi dan rapat lintas sektor secara rutin setiap bulan. Kedua, peningkatan kemampuan ASN dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik dan penyampaian kinerja pemerintah. Ketiga, menjaga soliditas dan persatuan internal ASN serta menghentikan praktik pembentukan kelompok atau faksi yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
