Ia menyatakan akan menyampaikan kebutuhan sekolah tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk dibahas lebih lanjut.
Winston juga menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi bangunan, kejelasan dokumen tanah, serta penyusunan perencanaan pembangunan. Aspek-aspek itu perlu diperhatikan agar penanganan kebutuhan infrastruktur sekolah dapat dilakukan secara terukur dan bertahap.
Bukan Hanya Bangunan, Status Guru Juga Jadi Perhatian
Selain ruang kelas, kunjungan reses tersebut mengungkap persoalan lain, termasuk status tujuh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tenaga honorer, serta kebutuhan fasilitas penunjang pembelajaran.
Winston menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak cukup hanya memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kelayakan sarana pendidikan dan kepastian status tenaga pendidik yang selama ini menopang aktivitas sekolah.
“Anak-anak di Bipolo berhak mendapatkan ruang belajar yang layak. Guru-guru yang selama ini menjaga sekolah tetap berjalan juga perlu mendapat kepastian dan perhatian,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala UPT SMA Negeri 2 Sulamu, Rolina S. Aploegi, S.Pd.Gr., mengakui ruang belajar darurat yang digunakan saat ini sudah tidak layak untuk mendukung pembelajaran secara optimal.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
