ID, Kota Kupang — Pemerintah Kota Kupang kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penegasan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Kupang, Christian Widodo, dan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), Muhammad Ahsan Thamrin, S.H., M.H., di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat (20/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pascapelantikan pejabat baru Kejati NTT pada Januari lalu, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak menyoroti pentingnya koordinasi hukum yang intensif guna memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai koridor regulasi. Upaya pencegahan pelanggaran, pendampingan hukum terhadap proyek strategis, serta penguatan fungsi intelijen yustisial menjadi fokus pembahasan.
Wali Kota Kupang menegaskan bahwa pembangunan daerah harus didukung oleh kepastian hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, langkah preventif jauh lebih efektif dibanding penanganan setelah terjadi pelanggaran.
“Koordinasi dan pendampingan hukum penting agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar sesuai aturan. Pemerintah tidak boleh ragu berinovasi, tetapi tetap harus berada dalam rel hukum yang tepat,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Kejati NTT menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan. Pendampingan yang dilakukan sejak tahap perencanaan dinilai mampu meminimalkan risiko hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat integritas birokrasi serta menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan profesional. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, Pemkot Kupang optimistis dapat mewujudkan tata kelola yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
