ID, JAKARTA — Sebelas bank telah kehilangan izin usahanya sepanjang 2026 hingga Agustus. Angka tersebut sekilas dapat menimbulkan kekhawatiran: apakah industri perbankan sedang memasuki fase tekanan yang lebih serius, ataukah penutupan itu justru menunjukkan regulator sedang membersihkan lembaga-lembaga yang tidak lagi mampu bertahan?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika sejumlah bank yang ditutup merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), lembaga yang selama ini memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pelaku usaha di tingkat lokal.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha salah satu BPR di Bekasi, Jawa Barat. PT BPR Citra Bersada Abadi yang berlokasi di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, resmi kehilangan izin usaha berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-62/D.03/2026.
Pencabutan izin tersebut berlaku efektif sejak 19 Agustus 2026.
Kepala OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Edwin Nurhadi menyatakan pencabutan izin merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga sekaligus memperkuat industri perbankan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Pencabutan izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” tulis Edwin dalam keterangan resmi, Rabu (19/8).
Namun, fenomena tersebut tidak dimulai pada Agustus.
Rangkaian Penutupan Sejak Awal Tahun
Sepanjang 2026, OJK telah mencabut izin usaha sejumlah BPR di berbagai wilayah Indonesia.
Pada Januari, izin PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat dicabut efektif 7 Januari 2026. Beberapa pekan kemudian, giliran PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, yang izin usahanya dicabut pada 27 Januari.
Pada Februari, dua BPR kembali masuk dalam daftar penutupan. Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat dicabut izinnya pada 9 Februari, disusul PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, pada 18 Februari.
Langkah serupa berlanjut pada Maret. PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat kehilangan izin efektif 9 Maret, sementara PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, dicabut izinnya pada 31 Maret.
Pada Juni, OJK mencabut izin PT BPR Ceper Permata Artha di Jawa Tengah, efektif 25 Juni.
Memasuki Juli, tiga BPR kembali ditutup. Ketiganya adalah PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Jawa Timur yang izinnya dicabut per 3 Juli, PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli, dan PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan operasional bank dihentikan dan kantor ditutup untuk umum.
Rentetan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai kesehatan bank-bank kecil di Indonesia.
Bukan Semata-Mata Persoalan Krisis
Pengamat perbankan Moch Amin Nurdin melihat fenomena tersebut tidak tepat jika langsung diterjemahkan sebagai indikasi krisis perbankan.
Menurut dia, banyaknya pencabutan izin lebih mencerminkan kombinasi antara penegakan disiplin industri dan proses konsolidasi yang sedang berlangsung.
“Saya melihatnya lebih sebagai kombinasi antara penegakan disiplin industri dan konsolidasi. Pencabutan izin pada dasarnya merupakan tahap akhir setelah bank diberikan kesempatan untuk melakukan penyehatan,” ujarnya.
Dengan perspektif tersebut, pencabutan izin bukanlah tindakan pertama regulator. Bank yang menghadapi persoalan pada dasarnya terlebih dahulu memperoleh kesempatan untuk melakukan penyehatan sebelum akhirnya masuk ke tahap resolusi apabila kondisi tidak lagi dapat dipulihkan.
Amin mencontohkan PT BPR Ceper Permata Artha. Bank tersebut sebelumnya telah ditempatkan dalam status Bank Dalam Penyehatan akibat persoalan permodalan dan tingkat kesehatan sebelum akhirnya memasuki tahap resolusi.
“Bukan karena BPR dan industri sedang dalam kondisi krisis, justru dari perspektif pengawasan, keberanian regulator mengambil tindakan terhadap bank yang tidak lagi viable merupakan bagian dari menjaga integritas industri dan melindungi nasabah,” tambahnya.
Dengan kata lain, penutupan bank yang sudah tidak layak beroperasi dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme korektif untuk mencegah persoalan individual berkembang menjadi risiko yang lebih luas.
Tetapi 11 Penutupan Tetap Sebuah Alarm
Meski tidak mengategorikannya sebagai krisis, Amin mengakui angka 11 bank yang tutup tetap patut menjadi sinyal kewaspadaan bagi BPR lainnya.
Ada sejumlah area fundamental yang perlu diperhatikan, mulai dari kecukupan modal, kualitas aset, tata kelola perusahaan hingga efektivitas manajemen risiko.
Persoalannya menjadi lebih kompleks karena tekanan yang dihadapi BPR bukan hanya berasal dari dalam institusi. Lanskap persaingan industri keuangan telah berubah secara struktural.
Bank umum kini semakin agresif masuk ke segmen mikro. Pada saat yang sama, digital banking berkembang pesat dan perusahaan fintech lending atau pinjaman daring menawarkan alternatif pembiayaan yang semakin mudah diakses masyarakat.
Perubahan teknologi tersebut berjalan beriringan dengan perubahan ekspektasi konsumen. Nasabah kini semakin terbiasa dengan layanan yang cepat, murah, praktis, dan berbasis digital.
“BPR menghadapi tekanan dari bank umum yang semakin agresif di segmen mikro, digital banking, fintech lending alias pinjol, hingga perubahan perilaku konsumen yang menginginkan layanan cepat, murah, dan digital,” ungkap Amin.
Karena itu, menurut Amin, tantangan utama BPR bukan semata-mata mengenai keberadaan regulasi, melainkan kemampuan institusi tersebut melakukan adaptasi terhadap perubahan model bisnis.
Masalah Lama Bertemu Persaingan Baru
Pandangan serupa mengenai tekanan terhadap BPR disampaikan pengamat perbankan Paul Sutaryono.
Menurut Paul, salah satu persoalan struktural berasal dari jumlah bank kecil yang terlalu banyak. Kondisi tersebut memiliki akar sejarah dalam kebijakan perbankan Indonesia.
Ia mengaitkan perkembangan jumlah BPR dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 atau Pakto 88, yang pada masa lalu memberikan kemudahan dalam pendirian bank dengan persyaratan modal yang relatif rendah.
“Alhasil Indonesia kebanjiran bank, termasuk BPR. Selain itu, BPR yang dicabut izinnya itu karena mismanagement alias tidak dikelola sebagaimana mestinya. Ada lagi karena fraud yang tidak bisa disembuhkan,” ujar Paul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/8).
Dalam perspektif Paul, persoalan yang dihadapi sejumlah BPR bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi kompetisi, tetapi juga kualitas pengelolaan internal.
Tata kelola yang lemah, mismanagement, hingga tindakan fraud dapat menggerus fondasi sebuah bank dari dalam. Ketika persoalan tersebut bertemu dengan tekanan kompetisi, ruang untuk melakukan pemulihan menjadi semakin sempit.
BPR juga menghadapi kompetitor yang memiliki sumber daya lebih besar.
“Tentu kemungkinan besar BPR tidak mampu bersaing dengan bank besar. Bank besar seperti BRI memiliki kantor unit di kecamatan yang bisa menjadi pesaing utama, plus fintech,” tuturnya.
Situasi tersebut menjelaskan mengapa konsolidasi menjadi salah satu agenda yang terus didorong regulator.
Konsolidasi Menjadi Jalan Keluar
OJK mendorong konsolidasi industri BPR melalui berbagai mekanisme, termasuk merger dan akuisisi. Di sisi lain, terhadap bank yang sudah tidak dapat diselamatkan, pencabutan izin menjadi bagian dari tindakan pengawasan.
Konsolidasi bukan sekadar upaya mengurangi jumlah pemain. Secara ekonomi, penggabungan atau penguatan modal dapat menciptakan institusi dengan kapasitas yang lebih memadai untuk melakukan investasi pada teknologi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem manajemen risiko.
Amin mendorong BPR melakukan pembenahan secara menyeluruh agar tidak terjebak dalam model bisnis yang semakin kehilangan relevansi.
Menurut dia, BPR harus memiliki model bisnis yang jelas, tata kelola yang kuat, infrastruktur teknologi yang memadai, serta manajemen risiko yang disiplin.
Ia menawarkan tiga agenda strategis.
Pertama, penguatan permodalan dan konsolidasi. BPR membutuhkan basis modal yang cukup agar mampu membiayai investasi pada teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen risiko.
Kedua, transformasi model bisnis tanpa kehilangan karakter utama BPR.
BPR tidak harus mengubah dirinya menjadi bank besar dalam skala kecil. Keunggulan yang justru perlu dipertahankan adalah kedekatan dengan komunitas dan pemahaman terhadap karakter ekonomi lokal.
“BPR tidak perlu meniru bank besar atau fintech, tetapi harus memperkuat keunggulannya sebagai community bank yang memahami karakter UMKM dan ekonomi lokal. Digitalisasi harus digunakan untuk memperkuat keunggulan tersebut, bukan sekadar mengikuti tren,” jelasnya.
Pendekatan itu menempatkan digitalisasi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk memperbesar keunggulan kompetitif yang sudah dimiliki BPR.
Ketiga, penguatan perlindungan nasabah melalui transparansi, peningkatan kualitas layanan, dan pengawasan yang lebih proaktif. Menurut Amin, perlindungan konsumen harus berjalan paralel dengan penegakan disiplin industri.
“Dalam hal ini, pencabutan izin terhadap bank yang sudah tidak dapat disehatkan justru dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan,” tegas Amin.
Seleksi Alam di Industri Bank Kecil
Jika dilihat secara terpisah, penutupan 11 bank dalam delapan bulan dapat memunculkan kesan bahwa industri perbankan sedang berada dalam tekanan berat.
Namun, ketika ditempatkan dalam kerangka pengawasan dan konsolidasi, fenomena tersebut menghasilkan pembacaan yang berbeda.
Ada bank yang gagal mempertahankan kesehatan keuangannya. Ada yang menghadapi persoalan tata kelola. Ada pula yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen.
Pada saat yang sama, regulator semakin tegas terhadap institusi yang tidak lagi viable.
Karena itu, persoalan sesungguhnya bagi BPR yang masih bertahan bukan sekadar bagaimana menghindari pencabutan izin. Tantangannya adalah membangun institusi yang cukup sehat, adaptif, dan relevan untuk menghadapi perubahan struktur industri keuangan.
Sebelas bank yang telah ditutup mungkin bukan tanda bahwa krisis perbankan sedang terjadi. Tetapi angka itu tetap membawa pesan yang sulit diabaikan: bank kecil yang tidak memperkuat modal, tata kelola, teknologi, manajemen risiko, dan relevansi model bisnisnya akan menghadapi tekanan yang semakin besar.
Seperti dilansir dari CNN, dalam industri yang bergerak menuju konsolidasi dan digitalisasi, ukuran keberlangsungan sebuah bank pada akhirnya bukan hanya seberapa lama ia telah berdiri, tetapi seberapa mampu ia beradaptasi tanpa kehilangan kepercayaan nasabah. red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
