BI Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan Penguatan Sistem Keuangan Digital di Forum G20

transaksi
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran dalam forum G20 (SP BI)

ID, JAKARTA – Penguatan kerja sama internasional menjadi salah satu agenda penting dalam menjaga ketahanan ekonomi global di tengah meningkatnya ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, ancaman siber, serta potensi gejolak pasar keuangan dan transaksi mata uang. Di tengah berbagai risiko tersebut, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), diversifikasi rantai pasok, dan investasi energi berkelanjutan dinilai dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dunia.

Isu tersebut mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), termasuk pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG), yang berlangsung pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand.

Delegasi Indonesia dipimpin Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Dalam forum tersebut, Destry menekankan pentingnya memperluas kerja sama antarnegara untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan, salah satunya melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi.

Skema Local Currency Transaction (LCT) memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan menggunakan mata uang negara yang terlibat tanpa sepenuhnya bergantung pada mata uang pihak ketiga. Pendekatan ini dapat mengurangi paparan terhadap volatilitas nilai tukar global sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi kawasan ketika menghadapi tekanan eksternal.

Selain mendorong penggunaan mata uang lokal, BI menilai penguatan sistem keuangan digital yang inovatif dan tepercaya merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi. Destry mengapresiasi capaian Presidensi G20 dalam memperjelas standar hukum dan regulasi bagi inovasi keuangan digital agar pengembangannya tetap memperhatikan pelindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan integritas pasar.

BI juga mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara yang diarahkan agar transaksi berlangsung lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses.

“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan,” tutur Destry.

Upaya tersebut sejalan dengan pengembangan pembayaran QR lintas negara dan perluasan transaksi mata uang lokal untuk meningkatkan efisiensi pembayaran, mendukung aktivitas perdagangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Di tingkat domestik, BI turut mendorong pemanfaatan digitalisasi keuangan melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), terutama oleh generasi muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan transaksi digital diharapkan membantu pelaku usaha membangun rekam jejak keuangan yang dapat mendukung akses terhadap pembiayaan formal.

Agenda Global untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi

Dalam rangkaian pertemuan IMF–World Bank, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) yang berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi dunia.

Agenda tersebut mencakup pemeliharaan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, perbaikan iklim usaha, serta modernisasi pasar tenaga kerja untuk menopang pertumbuhan sektor swasta. Pemanfaatan AI dan digitalisasi juga menjadi perhatian, terutama melalui dukungan investasi pada infrastruktur digital dan energi berkelanjutan.

Kerja sama internasional dinilai tetap diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global, mengelola kerentanan utang, dan menjaga kelancaran arus perdagangan. Di sisi lain, IMF menekankan pentingnya penguatan jaring pengaman keuangan global, penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan negara anggota, serta reformasi kuota dan tata kelola lembaga tersebut.

Pembahasan kemudian berlanjut dalam pertemuan FMCBG G20 yang menyoroti penguatan kolaborasi internasional untuk membangun sektor keuangan yang inovatif sekaligus berdaya tahan.

Sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat, diskusi mencakup peningkatan efektivitas regulasi dan pengawasan, penyederhanaan ketentuan, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor keuangan tanpa mengabaikan stabilitas sistem secara keseluruhan.

Pertemuan itu juga menandai serah terima Presidensi G20 Finance Track dari Amerika Serikat kepada Inggris.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan otoritas global. Langkah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan ketahanan terhadap risiko eksternal, dan menopang pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (Red/SP BI)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID

+ Gabung

  • Bagikan
Exit mobile version