ID, Kupang – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Kupang menggelar Flobamorata Business and Economic Forum 2025, sebuah forum kebijakan ekonomi daerah yang difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat regional.
Forum perdana ini menjadi wadah konsolidasi kebijakan antara otoritas moneter, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku ekonomi dalam merumuskan strategi peningkatan daya saing komoditas unggulan NTT secara berkelanjutan.
Dalam sesi Leaders Insight yang berlangsung di Aula El Tari, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menegaskan bahwa kinerja ekonomi NTT tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sementara inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan.
Namun demikian, Adidoyo menekankan perlunya kebijakan yang bersifat konvergen agar keunggulan komoditas lokal dapat ditransformasikan menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan.
“Capaian makro yang positif harus dikawal dengan kebijakan peningkatan nilai tambah dan penguatan skala usaha. Bank Indonesia berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku ekonomi guna menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong ekspansi ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam keynote speech, menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai instrumen utama peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Ia menyebut program berbasis komunitas seperti One Village One Product (OVOP), One Community One Product (OCOP), dan One School One Product (OSOP) sebagai strategi penguatan komoditas unggulan daerah, antara lain garam, rumput laut, daging sapi, dan produk pertanian.
Menurut Gubernur, hilirisasi harus dibarengi dengan dukungan pembiayaan dan investasi yang memadai agar pelaku usaha, khususnya UMKM, mampu meningkatkan produktivitas dan skala usaha.
“Setelah produk memiliki nilai tambah melalui hilirisasi, langkah berikutnya adalah penguatan pembiayaan yang tepat sasaran untuk mendorong ekspansi usaha,” tegasnya.
Dalam sesi kebijakan, narasumber dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, memaparkan upaya pemerintah pusat dalam memperbaiki iklim investasi daerah melalui insentif fiskal dan penyederhanaan perizinan. Sementara itu, Alexander Lubis dari Departemen Kebijakan Makroprudensial BI menjelaskan peran instrumen makroprudensial, termasuk Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM), untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas daerah.
Akademisi Zaafri Ananto Husodo menekankan pentingnya pembiayaan UMKM berbasis rantai nilai serta penguatan lembaga penjaminan kredit lokal guna mengurangi risiko usaha dan asimetri informasi. Ia menegaskan bahwa pembiayaan perlu disertai penguatan kapasitas manajerial dan akses pasar.
Forum ditutup dengan pemaparan kajian kolaboratif ISEI Kota Kupang dan BI NTT yang menetapkan tiga fokus prioritas, yakni penguatan nilai tambah garam di Kabupaten Kupang, analisis kesiapan infrastruktur Bendungan Temef sebagai penopang sektor pertanian dan industri, serta optimalisasi rantai pasok ayam pedaging di Kota Kupang untuk menekan volatilitas harga.
Sejumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan meliputi percepatan hilirisasi melalui dukungan teknologi dan sertifikasi mutu, fasilitasi pembiayaan terarah dengan memanfaatkan instrumen KLM dan kredit mikro bersubsidi, pembenahan infrastruktur pendukung untuk menekan biaya logistik, serta penguatan ekosistem UMKM melalui pelatihan dan integrasi rantai nilai.
Flobamorata Business and Economic Forum 2025 diharapkan menjadi pijakan strategis dalam menjaga stabilitas makro daerah sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan nilai tambah komoditas unggulan NTT.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
