Transformasi digital juga semakin terasa. Sepanjang 2025, tercatat 25.787 pengguna baru QRIS dengan nilai transaksi mencapai Rp4,03 triliun dari 75 juta transaksi. Sebanyak 19 pemerintah daerah di NTT telah masuk kategori pemda digital, menandakan percepatan integrasi sistem pembayaran non-tunai dalam tata kelola pemerintahan.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, BI menyiapkan Rp1,7 triliun uang layak edar melalui layanan kas keliling dan kas titipan guna memastikan kelancaran transaksi masyarakat.
APBN dan Struktur Ekonomi Daerah
Dari sisi fiskal, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, menegaskan belanja negara masih menjadi pengungkit utama ekonomi daerah. Realisasi APBN 2025 di NTT mencapai 95,2 persen.
Struktur ekonomi NTT menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang 66,29 persen terhadap PDRB, sedangkan belanja pemerintah berkontribusi 21,79 persen. Porsi dana transfer ke daerah yang hampir 70 persen dari total pagu sekitar Rp30 triliun dinilai strategis dalam menciptakan efek pengganda ekonomi ketika segera direalisasikan.
Indikator Sosial dan Penguatan UMKM
Pemerintah Provinsi NTT mencatat tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 17,5 persen dari 19,02 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi NTT bahkan masuk 10 besar nasional.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
