ID, Jakarta — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Suharyanto memaparkan perkembangan kejadian bencana di Indonesia. Berdasarkan data BNPB hingga 16 November 2024, tercatat sebanyak 1.756 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
“Paling banyak adalah bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, jumlahnya lebih dari 1.000 kejadian,” ujar Suharyanto.
Menghadapi potensi peningkatan bencana hidrometeorologi basah pada November hingga Desember, BNPB mengimbau seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satu langkah yang diminta adalah pelaksanaan apel kesiapsiagaan personel dan peralatan guna mengetahui kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana.
“Segera melaksanakan apel kesiapsiagaan. BNPB akan turun ke daerah dan melaksanakan apel siaga bersama pemerintah daerah,” katanya.
Suharyanto juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan bencana. BNPB telah melakukan pemetaan nasional dan meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota melakukan hal serupa berdasarkan sejarah kejadian bencana di wilayah masing-masing.
“Jika data sudah dimiliki, mitigasi bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Menurut Suharyanto, bencana tidak dapat dicegah, namun dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan dan mitigasi yang baik, terutama untuk mengurangi kerusakan infrastruktur serta korban jiwa.
Pada kesempatan itu, Kepala BNPB juga mengimbau pemerintah daerah untuk segera menetapkan status siaga darurat bencana di wilayah yang diprediksi berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi basah.
“Jangan terlambat menetapkan status siaga darurat. Dengan status tersebut, pemerintah pusat dan daerah bisa bergerak bersama melakukan langkah penanganan yang komprehensif,” tegasnya.
Ia menambahkan, setelah status siaga darurat ditetapkan, BNPB dapat menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan daerah, seperti mobil dapur umum lapangan, perahu, genset, pompa air, dan logistik lainnya.
Suharyanto berharap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mampu merespons cepat saat bencana terjadi. “BPBD harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam 3×24 jam pertama sebelum bantuan pusat datang,” pungkasnya.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
