Fifi Aleyda Yahya menambahkan, penguatan pengawasan dan transparansi juga dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Salah satu instrumen yang didorong adalah penggunaan aplikasi Bhumi ATR/BPN, yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memantau informasi pertanahan serta tata ruang secara lebih terbuka dan akuntabel.
Dengan pendekatan yang mengedepankan keterbukaan, pengawasan, dan partisipasi publik, Kemkomdigi berharap kritik dan masukan masyarakat dapat terus menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan dan peluang di era digital yang semakin maju.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
