“Di banyak tempat, masyarakat masih harus membeli air tangki dengan harga mahal karena pasokan air tidak tersedia setiap saat. Ini menunjukkan bahwa keterlayanan secara statistik belum tentu mencerminkan kualitas layanan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Bappenas menilai kondisi tersebut perlu dikaji secara komprehensif untuk memahami kebutuhan riil masyarakat NTT dalam pemenuhan layanan dasar air minum. Tujuan utama kajian ini adalah mendorong peningkatan tingkat layanan sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah.
Menurut Mahatmi, kajian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor non-infrastruktur yang berpengaruh terhadap pelayanan air, termasuk tata kelola sumber daya air dan tingkat keterlibatan masyarakat. Ia mengemukakan bahwa selama ini pemenuhan air sering dipersepsikan semata-mata sebagai persoalan infrastruktur fisik, seperti jaringan pipa atau fasilitas sanitasi.
“Ada kemungkinan persoalannya bukan hanya pada ketersediaan fisik, tetapi juga pada tata kelola air dan peran masyarakat yang belum optimal. Ini yang sedang kami dalami, untuk melihat aspek mana yang paling membutuhkan intervensi,” jelasnya.
Dalam kajian tersebut, Bappenas juga mencermati potensi sumber air di tingkat desa yang sebenarnya tersedia namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas. Ke depan, pemanfaatan sumber air lokal akan dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur sederhana, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan pengelola air.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
