ID, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa isu hak asasi manusia di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pemahaman komprehensif lintas sektor dan lintas wilayah. Oleh karena itu, ia mendorong Perkumpulan Alumni Margawasiswa Republik Indonesia (PATRIA) untuk mengambil peran strategis sebagai pelopor sosialisasi dan edukasi HAM hingga ke tingkat akar rumput.
Penegasan tersebut disampaikan Pigai dalam audiensi bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PATRIA yang berlangsung di ruang kerja Menteri HAM di kawasan Kuningan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Pigai menekankan pentingnya membangun sumber daya kader yang tidak hanya memahami konsep HAM secara normatif, tetapi juga mampu membaca realitas sosial dan dinamika pelanggaran HAM di masyarakat.
Menurut Pigai, peningkatan literasi HAM merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Untuk itu, diperlukan aktor-aktor sosial yang mampu berperan sebagai duta HAM di tengah masyarakat. “Oleh karena itu, perlu lebih banyak kader yang memahami persoalan HAM sekaligus berfungsi sebagai agen dan duta HAM,” ujar Pigai.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Umum DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa, Sekretaris Jenderal Septyarini, serta sejumlah wakil ketua yang membidangi pengembangan sumber daya manusia, kewirausahaan, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Dari pihak Kementerian HAM, Menteri Natalius Pigai didampingi oleh Staf Khusus, yakni Thomas Suwarta, Stanislaus Wena, dan Wempi Wale.
Menanggapi arahan Menteri HAM, Ketua Umum PATRIA Agustinus Tamo Mbapa menyatakan kesiapan organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan edukasi HAM. Ia menegaskan bahwa PATRIA menargetkan program sosialisasi HAM dapat menjangkau lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“PATRIA siap membangun kerja sama konkret dengan Kementerian HAM untuk melakukan sosialisasi HAM secara sistematis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Mbapa. Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen organisasi dalam menjaga dan memperjuangkan harkat serta martabat manusia.
Sebagai organisasi yang beranggotakan alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), PATRIA memiliki basis kader yang tersebar luas di berbagai daerah. Keunggulan ini dinilai menjadi modal sosial yang signifikan dalam memperluas edukasi HAM, khususnya di wilayah-wilayah yang masih minim akses terhadap informasi dan pendampingan hak asasi manusia.
Menteri HAM Natalius Pigai berharap sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil seperti PATRIA dapat memperkuat ekosistem perlindungan HAM nasional. Menurutnya, HAM tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi fondasi utama dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi bangsa.
“Hak asasi manusia adalah dasar kemajuan bangsa. Dengan pemahaman yang kuat dan kesadaran kolektif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, bermartabat, dan berperadaban,” pungkas Pigai.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
