ID, Jakarta – Pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan sektor perumahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 27 tower hunian di kawasan IKN telah selesai dibangun dan siap memasuki tahap peresmian.
Laporan tersebut disampaikan Maruarar dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Penyelesaian puluhan tower hunian ini dipandang sebagai tonggak penting dalam agenda besar pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas hidup.
Menurut Maruarar, pembangunan 27 tower tersebut merupakan bagian integral dari pengembangan infrastruktur dasar IKN, khususnya penyediaan hunian yang layak bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat. Proyek ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif negara, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan permukiman yang fungsional dan berstandar tinggi.
“Penyelesaian pembangunan ini menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjaga ritme, kualitas, dan ketepatan waktu dalam proyek strategis nasional,” ujar Maruarar dalam keterangannya usai rapat.
Ia menambahkan, selain 27 tower yang telah rampung, sejumlah proyek perumahan lain di IKN masih berjalan dan ditargetkan selesai secara bertahap. Pemerintah, kata dia, optimistis kawasan IKN akan berkembang sebagai model kota masa depan yang mengintegrasikan aspek tata ruang, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto dapat meresmikan secara simbolis 10 tower hunian pada akhir April 2025. Tower-tower tersebut direncanakan mulai difungsikan sebagai hunian ASN dan kelompok masyarakat yang berkepentingan.
Presiden Prabowo menyambut positif usulan tersebut dan memberikan arahan agar seluruh proses peresmian maupun operasional hunian dapat dipersiapkan secara matang. Ia menekankan bahwa pembangunan IKN harus mengedepankan prinsip percepatan tanpa mengabaikan standar mutu.
“Pembangunan di IKN harus cepat, tetapi kualitas tetap menjadi prioritas. IKN harus menjadi kota yang efektif sebagai pusat pemerintahan sekaligus nyaman dan ramah lingkungan bagi penghuninya,” tegas Presiden.
Pembangunan IKN sendiri merupakan proyek strategis nasional yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan kawasan luar Jawa. Kehadiran IKN di Kalimantan Timur diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, pembangunan kawasan perumahan di IKN juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menegaskan bahwa akses terhadap hunian layak dan terjangkau tetap menjadi salah satu orientasi utama dalam pengembangan kawasan tersebut.
Dari sisi tata kelola, pemerintah turut melakukan reformasi administratif guna mempercepat realisasi pembangunan. Langkah tersebut mencakup penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pemangkasan waktu perizinan, sehingga proses pembangunan hunian di IKN dapat berlangsung lebih efisien dan transparan.
Dengan selesainya pembangunan 27 tower ini, pemerintah berharap IKN segera memiliki ekosistem permukiman yang memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Ke depan, IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol pemindahan ibu kota, tetapi juga representasi kota modern yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.
Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa tantangan pembangunan masih cukup besar. Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus diperkuat agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan memenuhi ekspektasi publik.
Pencapaian ini menandai satu fase penting dalam perjalanan panjang transformasi Ibu Kota Nusantara menuju kota masa depan Indonesia.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
