Purbaya Ungkap Dinamika Koordinasi Proyek Whoosh dan Tantangan Tata Kelola Infrastruktur

Purbaya Ungkap Dinamika Koordinasi Proyek Whoosh dan Tantangan Tata Kelola Infrastruktur

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisahkan pengalaman ketika menerima kunjungan pejabat tinggi dari China pada masa pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang kini dikenal sebagai Whoosh. Pertemuan tersebut terjadi saat ia masih menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Advertisement

Scroll kebawah untuk lihat konten

Dalam penuturannya, Purbaya menyampaikan bahwa perwakilan yang ia sebut sebagai pimpinan proyek tersebut mengeluhkan lambatnya progres pembangunan. Secara empiris, setelah dua tahun implementasi, capaian pembebasan lahan baru mencapai sekitar 4 kilometer, yang menunjukkan adanya hambatan struktural dalam tahap awal proyek.

Lebih jauh, pejabat tersebut juga mengemukakan kesulitan dalam menyampaikan laporan perkembangan proyek karena kurangnya kejelasan jalur koordinasi antarinstansi. Fenomena “lempar tanggung jawab” antar lembaga—khususnya antara kementerian terkait—mengindikasikan adanya kelemahan dalam tata kelola proyek dan manajemen birokrasi. Menurut Purbaya, bahkan tidak terdapat entitas atau pihak yang secara definitif bertanggung jawab sebagai pengelola utama proyek pada saat itu. Situasi ini kemudian mendorong intervensi dari Kementerian Koordinator untuk merestrukturisasi pengelolaan proyek agar lebih terarah.

Selain persoalan koordinasi, Purbaya juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan sebagai faktor utama yang memicu pembengkakan biaya (cost overrun) dalam proyek Whoosh. Ia menilai bahwa meskipun proyek tersebut memiliki nilai strategis dan desain yang baik, implementasinya tidak didukung oleh mekanisme monitoring yang memadai.

Ia menambahkan bahwa problematika serupa juga terjadi pada proyek LRT Jabodebek, di mana kurangnya pengawasan menyebabkan akumulasi masalah yang berujung pada peningkatan biaya hingga puluhan triliun rupiah. Dalam perspektif ekonomi publik, kondisi ini mencerminkan inefisiensi alokasi sumber daya serta lemahnya kontrol institusional dalam proyek infrastruktur berskala besar.

Purbaya menekankan pentingnya penerapan disiplin eksekusi dalam proyek-proyek strategis nasional, khususnya pada era pemerintahan baru. Ia menggarisbawahi bahwa koordinasi lintas sektor—baik di tingkat pusat maupun daerah—harus dilakukan secara sistematis dan berbasis pemantauan real-time. Pendekatan ini dinilai krusial untuk meminimalkan risiko keterlambatan serta menjaga kepercayaan investor.

Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, proyek infrastruktur berpotensi mengalami penundaan dan pembengkakan biaya yang signifikan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan daya tarik investasi dan menciptakan persepsi risiko yang lebih tinggi di mata investor global.

red/eli

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.