Ia menegaskan bahwa usulan ini bukan berarti seluruh perjalanan dinas dianggap buruk. Ada perjalanan yang memang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan NTT kepada pemerintah pusat. Namun, yang harus dihentikan adalah perjalanan tanpa urgensi, tanpa hasil yang terukur, dan sekadar menghabiskan anggaran.
“Yang bisa dihemat, kita hemat; yang tidak mendesak, kita tunda; dan uang rakyat harus sebesar-besarnya kembali untuk kepentingan rakyat,” tegas Supriyadin mengakhiri pernyataannya.
Ajakan Kolaborasi Lintas Fraksi
Usulan ini sekaligus merupakan ajakan kepada seluruh fraksi dan pimpinan DPRD Provinsi NTT untuk melakukan pembenahan bersama. Fraksi Gerindra berharap langkah efisiensi ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan diimplementasikan secara kolektif sebagai bentuk tanggung jawab moral lembaga legislatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Kita tidak punya legitimasi moral meminta rakyat hidup hemat apabila lembaga politiknya sendiri tidak berani berhemat. Dalam situasi fiskal yang sulit, politik anggaran harus kembali kepada prinsip paling sederhana: uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” pungkas Supriyadin. Red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
