Pertahankan Opini WTP Ketujuh, Wali Kota Kupang Tegaskan Akuntabilitas APBD Harus Bermuara pada Kesejahteraan Masyarakat

Avatar photo
wtp
pkp

Dokumen tersebut memuat informasi komprehensif mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan pemerintah daerah, perubahan saldo anggaran lebih, arus kas, perubahan ekuitas, pengelolaan aset daerah, serta berbagai informasi pendukung lainnya yang menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan akan terus dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan.

Advertisement
https://idealis.id/wp-content/uploads/2026/04/Untitled-image-6.jpeg
Scroll kebawah untuk lihat konten

Menurutnya, transformasi tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengakhiri penyampaian nota pengantarnya, Wali Kota berharap proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan konstruktif dengan tetap mengedepankan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD.

Ia optimistis sinergi yang terbangun selama ini akan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan Kota Kupang yang semakin inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID

+ Gabung

  • Bagikan