Marten kemudian memberikan contoh mengenai temuan pada pembangunan infrastruktur desa, khususnya proyek deker.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen berita acara serah terima pekerjaan yang belum dilengkapi.
“Saya contohkan salah satu permasalahan infrastruktur desa berupa pembangunan deker. Kami hanya tinggal melengkapi berita acara penyerahan dari TPK ke kepala desa,” jelasnya.
Persoalan Pajak dan Pergantian Bendahara
Selain persoalan administrasi pembangunan, Marten juga menjelaskan temuan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan desa.
Ia menyebut, persoalan tersebut terjadi akibat kesalahan bendahara desa dalam menjalankan tugas administrasi perpajakan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa telah melakukan pergantian bendahara serta mengambil langkah pemotongan gaji terhadap bendahara sebelumnya untuk menutup kewajiban yang muncul akibat kesalahan tersebut.
“Lalu soal permasalahan pajak, karena kesalahan itu ada pada bendahara selaku aparat desa, maka kami merotasi bendahara dan kami sudah melakukan pemotongan gaji bendahara yang lalu, untuk menutup kesalahan yang lalu,” ungkap Marten.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
