ID, Kota Kupang– Pemerintah Kota Kupang mulai merumuskan arah pembangunan tahun 2027 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota yang digelar di Hotel Harper Kupang, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta dihadiri Wali Kota Kupang, Christian Widodo, bersama jajaran pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Musrenbang tersebut merupakan tahapan kunci dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang mengusung tema peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan.
Secara normatif, forum ini menjadi instrumen perencanaan partisipatif yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan pemerintah. RKPD yang dihasilkan nantinya akan menjadi basis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Proses penyusunan RKPD 2027 sendiri telah melalui serangkaian tahapan berjenjang, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, dilanjutkan Musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah.
Dari proses tersebut, tercatat sebanyak 3.195 usulan prioritas masyarakat serta 1.745 pokok pikiran DPRD yang saat ini tengah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak semata berorientasi pada infrastruktur fisik, melainkan juga harus menyentuh dimensi pembangunan manusia secara komprehensif.
“Pembangunan harus memperkuat fondasi generasi masa depan melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, memperkenalkan pendekatan baru dalam penganggaran daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui alokasi pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan dalam bentuk program lintas perangkat daerah.
Menurutnya, skema ini mengadopsi prinsip keadilan distributif dengan komposisi anggaran yang difokuskan pada sektor prioritas, yakni 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen untuk pengembangan ekonomi, dan 10 persen untuk sosial budaya.
“Ini bukan penambahan anggaran, melainkan perubahan pendekatan agar pembangunan lebih merata dan berbasis kebutuhan warga,” jelasnya.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, sekaligus memastikan seluruh 51 kelurahan memperoleh akses yang proporsional terhadap program pembangunan.
Selain itu, pemerintah kota juga mendorong percepatan realisasi anggaran dengan mengalokasikan sekitar Rp6 miliar pada tahun berjalan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan sejumlah ruas jalan.
Dalam konteks inovasi perencanaan, Musrenbang tahun ini untuk pertama kalinya mengusung pendekatan tematik dengan fokus pada penanganan stunting. Langkah ini diperkuat melalui mekanisme koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.
Pendekatan tersebut mencerminkan upaya transformasi tata kelola pembangunan daerah yang lebih adaptif, terukur, dan berbasis pada kebutuhan aktual masyarakat, sekaligus memperkuat efektivitas intervensi pemerintah dalam menjawab isu-isu strategis di Kota Kupang.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
