Hamas juga meminta negara-negara mediator dan pihak yang bertindak sebagai penjamin kesepakatan menjalankan tanggung jawab mereka untuk menjaga proses diplomatik tetap berlangsung.
Kelompok tersebut menyerukan agar setiap potensi pelanggaran yang dapat menggagalkan implementasi rencana perdamaian dapat dicegah.
“Kami mengharapkan para mediator dan pihak penjamin dari AS untuk menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi peta jalan tersebut, serta tidak menghambat prosesnya demi alasan politik internal maupun pemilu,” kata anggota biro politik Hamas, Bassemm Naim, kepada AFP.
Perbedaan sikap antara kedua pihak memperlihatkan kompleksitas proses diplomasi Gaza. Di satu sisi, Hamas menyatakan kesediaannya terhadap kerangka yang ditawarkan. Di sisi lain, pemerintah Netanyahu menempatkan pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat mutlak sebelum mempertimbangkan penarikan militer.
Rencana 15 Poin BoP
Rencana yang kini menjadi sumber perbedaan tersebut sebelumnya diumumkan Trump pada 30 Juli. Presiden AS menyebut kesepakatan itu sebagai sebuah kesepakatan “bersejarah”.
Salah satu elemen fundamental dalam rancangan tersebut adalah pelucutan senjata secara menyeluruh terhadap Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang beroperasi di Jalur Gaza.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
