ID, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang melarang pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pembubaran kegiatan nobar film tersebut di sejumlah lokasi, termasuk di kampus dan tempat umum. Beberapa lokasi yang sempat mengalami pembubaran antara lain Universitas Khairun, Universitas Mataram, Universitas Pendidikan Mandalika, serta Institut Seni Indonesia Bali.
Menurut Yusril, pembubaran di sejumlah tempat lebih berkaitan dengan persoalan prosedur administratif, bukan kebijakan pemerintah pusat. Ia mencontohkan bahwa di beberapa kampus lain di Bandung dan Sukabumi, pemutaran film yang sama tetap berlangsung tanpa hambatan.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujarnya.
Film dokumenter tersebut memuat kritik terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada lingkungan hidup serta hak masyarakat adat. Yusril menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, meskipun menurutnya terdapat narasi yang dapat dianggap provokatif.
Ia juga menilai judul film *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* berpotensi memunculkan beragam tafsir di masyarakat. Karena itu, Yusril menyarankan agar pembuat film turut memberikan penjelasan mengenai makna di balik judul tersebut.
Meski demikian, Yusril menegaskan masyarakat tidak perlu bereaksi hanya karena judul film. Menurutnya, publik dapat menonton, berdiskusi, dan memperdebatkan isi film secara terbuka sehingga muncul ruang dialog yang sehat.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Yusril kembali menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dijamin dalam sistem demokrasi, namun tetap harus disertai tanggung jawab moral dari semua pihak, termasuk pemerintah dan para pembuat karya seni.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
