ID, – Lonjakan transaksi judi online di Indonesia telah melampaui sekadar statistik ekonomi; ia kini menjelma menjadi indikator kegagalan tata kelola ruang digital nasional. Data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat nilai transaksi perjudian online mencapai Rp200 triliun sepanjang 2023, melonjak drastis dari Rp6,1 triliun pada 2019, menjadi alarm keras bagi negara—khususnya bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai garda depan pengawasan dunia siber.
Lebih mengkhawatirkan, Indonesia disebut menempati peringkat pertama dunia dalam jumlah pemain judi online, dengan estimasi mencapai 201.122 orang. Angka ini jauh melampaui Kamboja yang berada di posisi kedua dengan hanya 26.279 pemain. Kesenjangan tersebut bukan sekadar perbandingan statistik, melainkan refleksi dari lemahnya mekanisme pengendalian, pengawasan, dan pencegahan di tingkat nasional.
Situasi ini memunculkan pertanyaan fundamental: di mana letak efektivitas peran Kominfo selama ini? Di tengah masifnya pertumbuhan transaksi dan penetrasi pemain, upaya pemblokiran situs judi online yang kerap diumumkan pemerintah tampak belum menyentuh akar persoalan. Situs-situs baru terus bermunculan, beradaptasi dengan teknologi yang kian canggih, dan seolah selalu selangkah lebih maju dari regulator.
Kritik publik pun tak terhindarkan. Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak secara terbuka menyentil Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi, menilai pemerintah lebih sibuk mengurusi agenda politik ketimbang menangani persoalan perjudian online yang kian sistemik. Kritik ini, terlepas dari nuansa politisnya, merepresentasikan kekecewaan publik terhadap absennya langkah terobosan yang signifikan.
Secara normatif, Kominfo memegang mandat strategis dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas digital nasional, termasuk menekan praktik perjudian online yang jelas melanggar hukum. Namun, ketika nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah, publik wajar mempertanyakan apakah kebijakan yang ada masih relevan dan cukup kuat untuk menjawab tantangan zaman.
Masalah ini tidak dapat disederhanakan sebagai sekadar urusan pemblokiran situs. Ia menuntut pendekatan multidimensi: penguatan regulasi, kerja sama intensif dengan penyedia layanan internet dan platform digital global, integrasi data lintas lembaga, serta edukasi publik yang sistematis tentang dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari judi online. Tanpa itu, negara akan terus tertinggal dalam perlombaan melawan algoritma dan jaringan ilegal lintas batas.
Tantangan terbesar justru terletak pada ketidaksiapan ekosistem pengawasan digital menghadapi inovasi teknologi yang bergerak cepat. Minimnya literasi digital masyarakat turut memperbesar ruang subur bagi praktik perjudian online, menjadikan pencegahan semakin kompleks dan berlapis.
Pada akhirnya, angka Rp200 triliun bukan sekadar nilai transaksi; ia adalah cermin dari urgensi tanggung jawab negara. Kominfo dan pemerintah secara keseluruhan dituntut tidak lagi berhenti pada retorika kebijakan, melainkan menghadirkan tindakan nyata, terukur, dan berkelanjutan. Publik tidak lagi membutuhkan janji—yang diharapkan adalah kehadiran negara yang tegas dan berwibawa di ruang digital.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
