ID, Kupang – Upaya peningkatan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki fase penguatan koordinasi lintas level pemerintahan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) implementasi program sekaligus sinkronisasi kebijakan daerah di Aula Hotel Aston, Senin (4/5/2026).
Forum ini dirancang sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas SDM. Menurutnya, pendidikan harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas individu secara holistik.
“SDM unggul menjadi prasyarat utama dalam mengelola potensi daerah secara optimal. Pendidikan harus mampu menjangkau dimensi kognitif, afektif, hingga pembentukan karakter,” ujarnya.
Perspektif kritis turut disampaikan Anggota DPR RI, Anita Jacoba Gah, yang menyoroti pentingnya validitas data dalam perumusan kebijakan pendidikan. Ia menilai masih terdapat disparitas antara peningkatan program bantuan pendidikan dengan kondisi riil di lapangan, seperti angka putus sekolah dan kerusakan fasilitas pendidikan.
“Pendidikan adalah fondasi peradaban. Tanpa guru yang kuat dan sistem pendidikan yang hidup, sulit membangun masa depan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih substantif, termasuk peningkatan fasilitas dasar bagi tenaga pendidik, pelatihan berbasis kebutuhan riil, serta integrasi isu-isu mendasar seperti gizi, stunting, dan aksesibilitas pendidikan di wilayah terpencil.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan revitalisasi satuan pendidikan dan percepatan digitalisasi pembelajaran sebagai agenda prioritas nasional.
Ia menjelaskan bahwa kualitas infrastruktur pendidikan memiliki korelasi langsung dengan capaian pembelajaran. “Lingkungan belajar yang aman dan representatif akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik,” ungkapnya.
Secara nasional, pemerintah lewat Kemendikdasmen menargetkan penyediaan perangkat pembelajaran digital di ratusan ribu satuan pendidikan, disertai penguatan akses listrik dan internet di wilayah yang masih terbatas. Selain itu, pendekatan pedagogis tanpa kekerasan serta penguatan kepemimpinan sekolah melalui skema Guru Penggerak menjadi bagian integral dari reformasi pendidikan.
Dalam sesi penutup, Bupati Kupang, Yosef Lede, mewakili kepala daerah menyampaikan tantangan empiris yang dihadapi di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama, mulai dari jarak tempuh siswa ke sekolah hingga keterbatasan jaringan internet.
“Persoalan distribusi guru tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga pemerataan di wilayah terpencil. Dukungan insentif yang lebih merata menjadi kunci agar tenaga pendidik bersedia mengabdi di daerah pelosok,” ujarnya.
Rakor Kemendikdasmen ini diharapkan menghasilkan formulasi kebijakan yang lebih operasional dan kontekstual, terutama dalam menjawab tantangan pendidikan di wilayah kepulauan dan terpencil seperti NTT. Kolaborasi lintas sektor yang diperkuat melalui forum ini menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi pendidikan yang berkeadilan dan berdaya saing.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
