“Komunikasi tetap bisa dilakukan melalui sarana lain, termasuk pertemuan virtual. Namun, interaksi langsung memiliki nilai strategis tersendiri dalam membangun pemahaman dan kerja sama,” katanya.
Beredar informasi bahwa sebagian besar kepala daerah yang tidak hadir merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ketidakhadiran tersebut diduga berkaitan dengan surat instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda kehadiran dalam kegiatan retret.
Instruksi tersebut disebut-sebut muncul menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP PDI-P terkait alasan politik di balik keputusan tersebut.
Pemerintah pusat, kata Tito, akan tetap mencari mekanisme lain untuk memastikan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh kepala daerah tetap berjalan. Meski demikian, Mendagri menilai forum retret memiliki nilai strategis yang sulit tergantikan dalam membangun sinergi pemerintahan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
