Mendagri Soroti Ketidakhadiran 53 Kepala Daerah dalam Retret Kepemimpinan di Magelang

ID, Magelang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti ketidakhadiran 53 kepala daerah dalam kegiatan retret kepemimpinan yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Menurut Mendagri, ketidakhadiran tersebut berpotensi menghambat penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam konferensi pers di Akmil Magelang, Tito menegaskan bahwa retret kepemimpinan merupakan forum strategis bagi kepala daerah untuk membangun jejaring lintas wilayah serta memperoleh pemahaman langsung mengenai arah kebijakan nasional.

Advertisement

Scroll kebawah untuk lihat konten

“Retret ini menjadi sarana penting untuk membangun relasi antarkepala daerah dan memahami kebijakan pemerintah pusat secara langsung. Kepala daerah yang tidak hadir tentu kehilangan kesempatan tersebut,” ujar Tito.

Mendagri mengungkapkan, dari total 53 kepala daerah yang tidak hadir, enam orang menyampaikan alasan resmi, sementara 47 kepala daerah lainnya tidak memberikan keterangan yang jelas terkait ketidakhadiran mereka.

Ia menambahkan, absennya kepala daerah dalam forum strategis seperti ini dapat berdampak pada efektivitas komunikasi dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Menurut Tito, komunikasi daring tidak sepenuhnya dapat menggantikan interaksi langsung.

“Komunikasi tetap bisa dilakukan melalui sarana lain, termasuk pertemuan virtual. Namun, interaksi langsung memiliki nilai strategis tersendiri dalam membangun pemahaman dan kerja sama,” katanya.

Beredar informasi bahwa sebagian besar kepala daerah yang tidak hadir merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ketidakhadiran tersebut diduga berkaitan dengan surat instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda kehadiran dalam kegiatan retret.

Instruksi tersebut disebut-sebut muncul menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP PDI-P terkait alasan politik di balik keputusan tersebut.

Pemerintah pusat, kata Tito, akan tetap mencari mekanisme lain untuk memastikan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh kepala daerah tetap berjalan. Meski demikian, Mendagri menilai forum retret memiliki nilai strategis yang sulit tergantikan dalam membangun sinergi pemerintahan.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.