“Kondisi kami 32,3 persen untuk belanja pegawai. Dengan jumlah PPPK sekitar 4.000 lebih, tentu ada langkah yang harus kami lakukan. Karena itu kami berkoordinasi dengan gubernur. Kita semua di bawah komando gubernur berupaya mencari jalan keluar,” ujarnya.
Yoris menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah alternatif kebijakan, namun tetap akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar solusi yang diambil tetap sesuai regulasi.
“Kami berharap ada langkah konkret yang bisa segera dilakukan sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan cepat,” imbuhnya.
red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
