“Bagi yang punya niat wirausaha, kita siapkan skema. Kita dorong ini sebagai potensi. Siapa tahu situasi ini justru bisa menjadi hal positif bagi NTT,” tambahnya.
Soroti Validitas Data Kemiskinan Ekstrem
Selain membahas isu PPPK, Melki juga mengingatkan pentingnya pembenahan data kemiskinan ekstrem di NTT. Ia meminta dukungan kepala daerah untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial.
“Kita harus serius perhatikan data kemiskinan. Masih ada berita orang meninggal tapi masih tercatat terima bansos. Data ini harus dibersihkan agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perbaikan data menjadi kunci agar postur keuangan daerah benar-benar diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, serta persoalan prioritas lainnya.
Respons Kabupaten Sikka
Dalam forum tersebut, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan gubernur dalam menyampaikan dampak kebijakan pusat terkait PPPK kepada publik.
“Pernyataan Bapak Gubernur soal 9.000 PPPK memunculkan banyak respons dari masyarakat NTT dan menjadi pertanyaan besar bagi PPPK di kabupaten, termasuk di Sikka,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, belanja pegawai di Kabupaten Sikka saat ini telah mencapai 32,3 persen dari APBD, dengan jumlah PPPK lebih dari 4.000 orang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
