ID, Kota Kupang – Sebuah langkah besar dalam penguatan fundamental perbankan daerah baru saja diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama 21 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang digelar di Kantor Gubernur NTT, berbagai terobosan strategis resmi diadopsi untuk menjadikan Bank NTT sebagai institusi keuangan yang lebih adaptif dan berpihak pada publik.
Rangkaian pertemuan yang berlangsung di Aula Fernandes tersebut menghasilkan sejumlah keputusan transformatif, mulai dari suntikan modal baru, perampingan struktur direksi, hingga perubahan status badan hukum menjadi Perseroda. Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam jumpa pers seusai acara, menyebut bahwa tahun ini menjadi titik balik signifikan bagi perjalanan Bank NTT.
“Kami baru saja menyelesaikan dua agenda besar. Pertama, mengevaluasi kinerja tahun buku 2025 yang hasilnya diterima semua pemegang saham. Kedua, membuat keputusan struktural penting untuk efisiensi dan penguatan tata kelola,” ungkap Melki di lobi Kantor Gubernur, ditemani jajaran manajemen Bank NTT dan sejumlah bupati/wali kota.
Suntikan Segar dari Tiga Daerah
Salah satu output paling konkret dari RUPS kali ini adalah komitmen tambahan penyertaan modal dari tiga pemerintah daerah. Provinsi NTT menginjeksikan dana segar sebesar Rp30 miliar. Sementara itu, Kabupaten Malaka menambah Rp5 miliar dan Kabupaten Alor mengucurkan Rp3 miliar.
Selain dalam bentuk kas, RUPS juga membuka peluang setoran modal berupa aset fisik seperti tanah. Kebijakan ini diharapkan mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur Bank NTT tanpa membebani kas daerah.
“Inbreng atau penyertaan non-tunai ini penting, misalnya tanah yang dibutuhkan bank bisa menjadi bagian dari modal. Ini fleksibilitas baru yang kami sepakati bersama,” jelas Melki.
Perampingan Organ demi Efisiensi
RUPS Luar Biasa juga menghasilkan keputusan radikal dalam struktur organisasi. Jumlah direksi yang sebelumnya berjumlah tujuh orang dikembalikan menjadi lima orang. Demikian pula posisi komisaris yang semula lima orang, kini dirampingkan menjadi tiga orang.
Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Melki, langkah ini diperlukan agar rantai komando dan pengambilan keputusan di Bank NTT menjadi lebih cepat dan tidak birokratis.
“Kita melihat struktur yang lebih ramping akan membuat bank ini lebih gesit merespons peluang dan tantangan. Ini bukan sekadar pengurangan jumlah, tetapi peningkatan kualitas tata kelola,” tegasnya.
Direktur Kepatuhan Baru dari Bank Jatim
RUPS juga memberhentikan dengan hormat Christofel Adoe dari jabatan Direktur Kepatuhan. Posisi tersebut kini diisi oleh Revi Adriana Silawati, seorang profesional yang didatangkan dari Bank Jatim. Revi telah dinyatakan lolos uji kelayakan oleh OJK dan dijadwalkan dilantik pada Selasa sore.
Melki membeberkan bahwa Revi membawa pengalaman nyaris tiga dekade di industri perbankan. Seluruh masa kariernya dihabiskan di Bank Jatim, salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia.
“Beliau bukan wajah baru di dunia perbankan. Dengan pengalaman 30 tahun, kami berharap kepatuhan dan manajemen risiko di Bank NTT semakin kokoh,” ujar Melki.
Selain pergantian direktur, RUPS juga menyepakati pengajuan nama Rita sebagai calon komisaris independen. Pengajuan ini dilakukan untuk melengkapi formasi tiga komisaris independen di tubuh Bank NTT setelah satu nama sebelumnya ditolak OJK.
Perubahan Status Hukum menjadi Perseroda
Keputusan penting lainnya adalah perubahan status badan hukum Bank NTT dari perseroan terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perseroda). Langkah ini ditempuh sejalan dengan aturan terbaru Kementerian Dalam Negeri dan hasil konsultasi antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah pusat.
Menurut Melki, perubahan status ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi menyangkut paradigma baru dalam pengelolaan bank daerah yang lebih mengutamakan pelayanan publik di samping aspek komersial.
Pagu Kredit UMKM dan Pekerja Migran Capai Rp350 Miliar
Dalam sesi konferensi pers, Melki juga menyampaikan kabar menggembirakan bagi pelaku usaha kecil dan pekerja migran. Bank NTT saat ini memiliki pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp350 miliar. Angka itu terbagi menjadi dua alokasi spesifik.
Pekerja migran asal NTT mendapatkan jatah khusus sebesar Rp50 miliar. Sisanya, Rp300 miliar, dialokasikan untuk usaha ultra mikro, kecil, dan menengah produktif di seluruh penjuru NTT.
“Kami ingin menjemput bola. Selama ini banyak warga NTT punya usaha produktif tetapi tidak tersentuh perbankan. Sekarang silakan datang ke Bank NTT. Kami sudah siap,” ajak Melki.
Ia juga memastikan bahwa plafon tersebut akan dikelola secara profesional dengan bunga yang kompetitif dan persyaratan yang tidak memberatkan.
Pemahaman Perbankan bagi Kepala Daerah
Melki mengakui bahwa proses RUPS kali ini juga menjadi kelas pembelajaran kolektif bagi para kepala daerah. Sebab, diskusi yang berlangsung menyentuh parameter-parameter teknis perbankan seperti rasio kecukupan modal (CAR), pengembangan aset, dan strategi bisnis jangka menengah.
“Diskusinya sangat mendalam. Kami sebagai pemegang saham jadi semakin paham seluk-beluk industri keuangan. Ini bekal penting agar kami bisa mengambil keputusan yang tepat ke depan,” pungkas Melki.
Dengan seluruh keputusan yang dihasilkan, Gubernur NTT optimistis bahwa Bank NTT kini berada pada jalur yang tepat untuk tumbuh menjadi bank daerah yang kuat, modern, dan sepenuh hati melayani rakyat NTT.
Red
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
