ID, Kota Kupang – Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat kohesi sosial melalui kegiatan Silaturahmi Lintas Etnis yang mengusung tema “Merajut Harmoni, Meneliti Hati, Sucikan Diri dalam Moderasi Beragama”. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Rabu (29/4).
Forum ini menghadirkan berbagai unsur strategis, mulai dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan paguyuban lintas etnis di Kota Kupang.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa keberagaman yang dimiliki Kota Kupang merupakan aset sosial yang harus dikelola secara konstruktif. Ia menyampaikan bahwa harmoni tidak identik dengan keseragaman, melainkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan di tengah perbedaan.
“Harmoni bukan berarti semua harus sama, tetapi bagaimana perbedaan itu dapat hidup berdampingan secara seimbang dan saling melengkapi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembauran kebangsaan tidak menghapus identitas kultural setiap kelompok. Sebaliknya, keberagaman tersebut justru menjadi kekuatan kolektif dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan toleran.
Wali Kota turut mengapresiasi peran aktif Forum Pembauran Kebangsaan dalam memperkuat persatuan, termasuk kontribusinya dalam penyelenggaraan kegiatan budaya sebelumnya yang dinilai berhasil menghadirkan partisipasi luas dari berbagai komunitas.
Menurutnya, meskipun kegiatan tersebut tidak didukung anggaran khusus, antusiasme masyarakat tetap tinggi. Berbagai komunitas etnis seperti Manggarai, Alor, Jawa, dan kelompok lainnya mampu menampilkan kekayaan budaya melalui tarian tradisional dan atraksi seni yang beragam.
“Saya melihat komitmen dan kecintaan masyarakat terhadap kota ini sangat besar. Mereka hadir dengan inisiatif sendiri dan memberikan yang terbaik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial. Ia mengingatkan bahwa keberadaan organisasi tidak boleh bersifat simbolik, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.
Menggunakan pendekatan analogis, ia menyampaikan bahwa organisasi harus berfungsi aktif layaknya kapal yang berlayar menghadapi tantangan, bukan sekadar berhenti di dermaga tanpa peran.
“FPK harus hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi, dan menjadi penggerak persatuan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pengurus FPK untuk memperluas jangkauan dengan melakukan pendekatan kepada komunitas yang belum aktif, sehingga partisipasi masyarakat dalam forum tersebut semakin inklusif dan solid.
Sementara itu, Ketua FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Theodorus Widodo, dalam sambutannya menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat persaudaraan lintas etnis. Ia menyebut suasana yang tercipta mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat.
Ia juga mengulas perjalanan FPK sejak awal pembentukannya pada tahun 2008 sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional terkait pembauran kebangsaan. Menurutnya, forum ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
“Pembauran bukan berarti menghilangkan identitas, tetapi merawat keberagaman dalam semangat kebersamaan,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya toleransi, moderasi beragama, serta kerja sama lintas budaya dalam mendukung pembangunan Kota Kupang yang harmonis dan berkelanjutan.
red/pkp
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
