ID, Kupang – Di tengah arus deras transformasi digital dan menjamurnya produksi konten di ranah maya, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara tegas mengingatkan insan pers untuk memprioritaskan integritas dan kredibilitas di atas ambisi meraih popularitas sesaat. Pernyataan ini disampaikannya dalam rangkaian pembukaan Pelatihan Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang, Rabu (5/8/2026).
Dalam sambutannya, dr. Christian Widodo menguraikan bahwa lanskap industri pers saat ini menghadapi tantangan multidimensional, tidak hanya terbatas pada ancaman kecerdasan buatan (AI), persebaran informasi palsu (hoaks), atau dominasi para influencer. Lebih dari itu, ia menilai tantangan fundamental yang bersifat abadi dan tidak akan tergerus waktu adalah kemampuan media untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
“Tantangan terbesar yang dihadapi pers bukan semata-mata inovasi teknologi seperti AI atau fenomena influencer, melainkan isu substantif mengenai kepercayaan publik. Aset ini merupakan fondasi utama yang harus dijaga dan dirawat oleh setiap insan pers,” tegasnya di hadapan para peserta pelatihan.
Wali Kota menjelaskan bahwa objektivitas dan akurasi merupakan dua pilar yang tidak boleh dikorbankan demi kejar-kejaran jumlah penonton atau konten yang bersifat viral. Menurutnya, euforia digital seringkali memicu praktik jurnalistik yang dangkal, sehingga mengesampingkan verifikasi dan kedalaman informasi. Padahal, publik saat ini membutuhkan referensi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar konsumsi informasi yang instan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
