ID, Kupang – Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, menerima jajaran pimpinan BRI Insurance cabang Denpasar untuk menjajaki kemungkinan kerja sama perlindungan asuransi bagi pemerintah daerah dan warganya, Senin (9/2/2026). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Branch Manager BRI Insurance Denpasar, Pande Putu Erwin Adiana, yang datang bersama timnya.
Turut hadir dalam audiensi asuransi itu sejumlah pejabat Pemerintah Kota Kupang, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kupang, Hengky C. Malelak; Kepala BKPPD Kota Kupang, Abul Avensius; Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Raymond Tadjo Tallo; Pelaksana Tugas Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Kupang; serta analis kebijakan pada Bagian Kerja Sama Setda Kota Kupang.
Dalam pemaparannya, pihak BRI Insurance menawarkan skema perlindungan yang disebut fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Cakupannya meliputi asuransi kesehatan dan kecelakaan diri, perlindungan bagi pelaku usaha kecil termasuk pedagang pasar, hingga pengamanan terhadap aset milik pemerintah daerah.
Menurut Pande Putu Erwin Adiana, konsep perlindungan yang ditawarkan tidak hanya berhenti pada pemberian santunan saat risiko terjadi, tetapi juga dirancang untuk menjaga keberlanjutan aktivitas penerima manfaat. Skema tersebut dapat mencakup risiko kecelakaan, cacat tetap, hingga kematian, termasuk pembiayaan layanan kesehatan rawat inap maupun rawat jalan sesuai ketentuan polis. Dengan pendekatan itu, penerima manfaat diharapkan tetap memiliki jaminan untuk melanjutkan pekerjaan atau kegiatan ekonominya ketika menghadapi musibah.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
