“Indonesia merupakan eksportir utama sawit, batu bara, dan nikel. Karena itu sudah saatnya kita memiliki instrumen perdagangan yang mampu memberikan pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga komoditas global,” kata Hekal.
Keberadaan bursa komoditas dan DSI tersebut juga diharapkan mampu menciptakan sistem transaksi yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel. Seluruh proses perdagangan dapat dipantau secara lebih transparan sehingga meminimalkan potensi distorsi harga maupun praktik perdagangan yang tidak sehat.
Selain itu, integrasi antara DSI dan Bursa Mineral Strategis diyakini dapat memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam nasional. Kehadiran kedua instrumen tersebut akan menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih terstruktur, sekaligus meningkatkan kepastian pasar bagi pelaku usaha, investor, maupun pembeli internasional.
Dalam revisi UU P2SK, penguatan sektor komoditas juga menjadi bagian dari agenda besar reformasi ekonomi nasional yang mencakup penguatan peran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, transformasi pasar modal, pengembangan ekonomi digital, hingga pembangunan pusat keuangan internasional Indonesia.
Dari perspektif ekonomi makro, pembentukan bursa komoditas strategis berpotensi memberikan sejumlah manfaat jangka panjang. Selain meningkatkan efisiensi perdagangan dan memperkuat daya saing nasional, kebijakan tersebut dapat memperbesar kontribusi sektor sumber daya alam terhadap penerimaan negara, memperkuat cadangan devisa, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam arsitektur perdagangan global.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Idealis.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
